Membubarkan HTI, Membuka Kotak Pandora

Tidak bisa dipungkiri, kepanikan sepertinya tengah menyelimuti Istana. Keputusan pemerintahan Jokowi untuk membubarkan HTI, walau tepat secara teori, namun di praktek, justru akan membuka kotak Pandora baru.

Secara ideologi, apa yang dipercayai HTI memang destruktif dan perlahan mengikis Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan HTI adalah keberadaan kerajaan dalam republik, intitusi otonom yang akan tumbuh menjadi masalah serius apabila tidak dilemahkan.

Namun kenyataan bahwa HTI eksis selama ini, bahkan menyelenggarakan acara dengan skala besar di Jakarta, adalah kenyataan pragmatisme lembaga-lembaga intelijen di Indonesia. Organisasi yang “subversif”, dimasa lalu mungkin bisa digulung begitu saja, pemimpinnya diseret ke penjara dan elit-elitnya bergerak gerilya dibawah pengawasan gurita intelijen ABRI.

Tapi di era pasca reformasi, mereka punya hak berkumpul, dan beropini, selama pergerakannya tidak menjadi makar atau tindak kekerasan.

Lagipun, menginfiltrasi, memonitor dan mengontrol sebuah organisasi lebih mudah apabila organisasi itu adalah organisasi besar. Makin besar, maka makin lambat pergerakannya, makin besar birokrasinya, makin tidak fleksibel. Gerakannya predictable, karena untuk mengambil tindakan terburu-buru, beresiko mengorbankan integritas keseluruhan organisasi.

Namun sepertinya istana sudah gemas dengan pergerakan organisasi-organisasi ekstra-parlimenter ini, dan akhirnya memutuskan untuk membubarkannya. Bagaimana pembubarannya pun, masih simpang siur. Lewat pengadilan, atau bubar begitu saja lewat tekanan bersenjata, mereka harus bubar, begitu sepertinya sikap Istana.

Tapi pertanyaannya, organisasi sebesar HTI pasti punya banyak cabang-cabang, dengan elit-elitnya sendiri. Dengan bubarnya HTI, sayap-sayap dengan tingkat ekstremitas bervariasi akan memulai organisasinya sendiri. Sepertinya, pemerintahan Jokowi berencana menghadang organisasi hasil peleburan ini dengan UU ormas, yang sayangnya jelas akan dipermasalahkan di parlemen, karena HTI sekarang sudah bukan semata organisasi dengan kepercayaan yang menyimpang, tapi juga senjata politik yang cukup ampuh, terbukti saat Pilkada DKI.

Lalu secara jangka pendek, apakah membubarkan HTI langkah yang tepat? Tergantung. Organisasi sebesar HTI pasti punya mata dan “teman” dimana-mana, mungkin bahkan didalam institusi-institusi penting di pemerintahan. Dengan membubarkan HTI, Jokowi mungkin akan membuka selimut tempat mereka berteduh, dan maka musuh pun akan memperlihatkan dirinya. Dari situ, Jokowi bisa mengambil langkah lanjutan.

Tapi sekali lagi, membubarkan HTI juga membawa bahaya bagi pemerintahan Jokowi, terutama kalau Jokowi tidak punya kontrol yang kuat terhadap lini-lini penting institusi sosial dan militer. Polri dan Kejaksaan sepertinya berada dibawah kontrol, tapi MUI, TNI dan beberapa menterinya sendiri, kontrol Jokowi masih diragukan.

Untungnya, Vonis keras terhadap Ahok membeli waktu untuk Jokowi. Walau mungkin dirinya sendiri tidak setuju dengan vonis tersebut, lebih beratnya vonis Hakim terhadap Ahok juga berperan dalam mendinginkan unsur-unsur yang curiga Jokowi melindungi Ahok. Unsur-unsur ini unsur yang tidak 100% mengerti bahwa mereka tengah dimainkan sebagai pion politik, dan cenderung melihat apa yang tengah berlangsung sebagai perang suci. Kita lihat saja bagaimana bola bergerak, tapi dalam waktu dekat, sepertinya kita akan menyaksikan perubahan dalam pemerintahan Jokowi. Apakah itu reshuffle, atau penggantian murni, saya yakin tiga kementrian akan terlibat didalamnya: Pertahanan, Agama dan Sospol.

Leave a Reply